Yakup ketua fraksi demokrat DPRD kabupaten Kediri Ak8media.com Fraksi partai demokrat kabupaten kederi menilai terlalu banyak bany...
![]() |
| Yakup ketua fraksi demokrat DPRD kabupaten Kediri
Ak8media.com Fraksi partai demokrat kabupaten kederi menilai terlalu
banyak banyak jargon politik baik yang dilontarkan oleh pemerintah pusat maupun
daerah yang tidak ada realisasinya secara kongkrit, tak ubahnya jargon-jargon
tersebut hanya sebagai janji-janji manis politik yang diberikan kepada
masyarakat tak lain bukan bertujuan untuk mengibur hati masyarakat saja.
Ketua fraksi demokrat DPRD
kabupaten kediri, yakup mengungkapkan tidak terealisasinya jargon politik oleh
pemerintah karena tidak adanya perencanaan program yang disusun secara matang,
dan hal tersebut yang menjadikan sebuah jargon hanya terkesan spontanitas untuk
menanggapi sebuah tren issue yang sedang berkembang di masyarakat.
Yakup juga memberikan sebuah
contoh jargon yang sering diucapakan sebagai jargon politik oleh pemerintah
pusat dalam hal ini pemerintahan Jokowi, “ semisal program nawacita dengan
statment president untuk kerja,kerja dan kerja, mana buktinya” ujar Yakup.
Sementara pada kabupaten kediri
yakup mengutarakan kinerja pemerintahan masih kurang, SILPA APBD kabupaten
Kediri yang tinggi menunjukkan kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD)
kurang maksimal “hal ini menunjukkan
perencanaan yang kurang bagus pada program yang disusun pemerintah”, selain itu
yakup juga melajutkan bahwa visi kabupaten Kediri untuk mewujudkan ketahanan
pangan juga belum bisa tercermin sebagai skala prioritas dalam penganggaran
pembangunan daerah, pengaggaran pada sektor ini dinilai terlalu kecil jika
dibandingkan dengan sektor lain yang seharusnya hanya bersifat sebagai
penunjang, sementara pada kebijakan pembangunan juga terkesan kurang
memperhatikan ketersediaan lahan pertanian sebagai penghasil pangan.
Menurut yakup, penyempitan areal
pertanian di kabupaten Kediri cukup besar, lahan-lahan tersebut beralih fungsi
menjadi pemukiman dan areal industri, “jika tidak ada kebijakan yang khusus
tidak bisa dipungkiri areal pertanian di kabupaten Kediri akan semakin menyempit,
dengan demikian yang menjadi sebuah pertanyaan besar adalah bagaimana
pemerintah kabupaten Kediri dalam mewujudkan ketahanan pangan?”, ungkap Yakup.
Yakup juga menambakan
permasalahan yang kalah penting adalah persoalan mengenai pendidikan masyarakat
yang menjadi misi dari kabupaten kediri itu sendiri, rendahnya ketersediaan
alat peraga dimasing-masing sekolah dinilai yakup sebagai sebuah hambatan siswa
dalam proses belajar di sekolahan masing-masing. “ daerah lain memfasilitasi
sektor pendidikan dengan luar biasa, bukan hanya sebatas alat peraga semata,
tetapi juga ssudah memfasilitasi kebutuhan pribadi siswa itu sendiri seperti
halnya seragam sekolah bagi siswa yang tidak mampu sampai pada transportasi
siswa menuju ke sekolah pun sudah disediakan oleh beberapa pemerintah daerah.
“Kabupaten Kediri hal tersebut belum bisa tersediakan, padahal jika dilihat
dari kebutuhan siswa hal tersebut menjadi sebuah kebutuhan yang penting dalam
menunjang proses pembelajaran siswa agar mendapatkan kualitas pendidikan yang
baik”, jelas Yakup.
Sebagai seorang anggota dewan
yang dimana juga perwakilan dari masyarakat, yakup menilai keberadaan
pemerintah adalah untuk memberikan sebuah pelayanan pada masyarakat, maka
diperlukan sinergi antara DPRD dengan pemerintah untuk dapat melayani
masyarakat, mengingat DPRD merupakan perwakilan dari masyarakat, sikap saling
terbuka, saling memahami dan satu hal lagi hilangkan sikap apologis untuk
mempertahankan kebijakan yang kurang
tepat. “Kritik dan masukan pada pemerintah itu penting untuk memaksimalkan
pelayanan pada masyarakat”. Tegas Yakup.
|



COMMENTS