Ak8media.Com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta para calon kepala daerah berhati-hati dalam men...
Ak8media.Com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta para calon kepala daerah berhati-hati dalam mengusung isu dalam Pilkada. Pilkada menurutnya berpotensi dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk masuk dan memecah belah masyarakat.
"Hati-hati, jangan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang radikal untuk membangun suatu kebencian, membangun kecurigaan, membangun konflik satu dengan yang lain, ini mereka biasanya kan masuk di situ," ujar Wiranto dalam acara 6th Action Asia Peacebuilders Forum, di Jakarta, Senin (16/10).
Wiranto meminta kesadaran para calon kepala daerah untuk meredam isu SARA. Wiranto mengaku kerap melihat beragam cara untuk menang di Pilkada yang tidak terkontrol. Misalnya, penyebaran ujaran kebencian, propaganda politik, dan kampanye hitam.
"Tentunya hal itu mengancam kedamaian dan pluralisme kehidupan masyarakat Indonesia," ujarnya.
Wiranto mengaku tak heran jika situasi politik akan memanas jelang tahun politik pada Pilkada 2018 dan Pemilihan Umum 2019. Hal tersebut tidak bisa dihindari karena para calon akan melakukan berbagai cara untuk bisa meraih kemenangan.
"Karena ingin menang maka kemudian melakukan langkah-langkah yang diupayakan agar mereka lebih populis dari yang lain, agar mereka dipilih oleh rakyat," jelasnya.
Pilkada ataupun Pemilu, kata Wiranto, seharusnya menjadi proses demokrasi yang bertujuan memilih pemimpin masa depan. Untuk mengambil keputusan terbaik, masyarakat pun seharusnya memilih dalam situasi yang tenang, damai, dan kondusif.
"Agar rakyat leluasa memilih pemimpinnya tanpa dipengaruhi oleh kelompok-kelompok," imbuh dia.
Pemerintah, lanjut Wiranto, akan berusaha meredam suhu politik yang memanas jelang Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019. Sehingga, memanasnya suhu politik itu tidak sampai menimbulkan kekacauan maupun konflik di tengah masyarakat.
"Kami akan berusaha agar meningkatnya itu pada batas-batas kewajaran, meningkatnya jangan sampai keluar batas kewajaran," ujar mantan panglima ABRI itu.(red)
COMMENTS