Ak8media.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan pihaknya menyerahkan keputusan soal posisi Ketua Umum Partai Gol...
Ak8media.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan pihaknya menyerahkan keputusan soal posisi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian kepada Presiden Joko Widodo. Fadli mengingatkan soal larangan rangkap jabatan di partai politik, apapun jabatannya.
Namun, dia akan menilai Jokowi tidak konsisten dengan aturan yang dibuat jika tak segera mengganti Airlangga karena telah menjadi Ketum Golkar.
"Ya artinya menelan ludah sendiri," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan,Jakarta, Jumat (22/12).
Fadli mengaku mendukung aturan Jokowi soal larangan menterinya rangkap jabatan di struktur partai. Aturan itu bisa menghindari adanya konflik kepentingan.
"Presiden sendiri yang mengatakan agar fokus, dan menurut saya itu bagus. Artinya kalau rangkap jabatan nanti ada moral hazard, konflik kepentingan lagi," tegasnya.
Wakil Ketua DPR ini akan memantau terus langkah Jokowi terhadap posisi Airlangga di Kabinet Kerja. Tak hanya Airlangga, keputusan yang sama juga harus diambil terhadap Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang memutuskan maju sebagai calon gubernur di Pilkada Jawa Timur.
"Apakah merangkap atau tidak kita lihat aja langkahnya presiden seperti apa, karena usernya kan presiden," tukas Fadli.
Diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo pernah menegaskan bahwa para menterinya dilarang rangkap jabatan di partai politik, tidak terkecuali Airlangga.
"Satu jabatan saja belum tentu berhasil, apalagi dua," ujar Jokowi pada 26 Agustus 2014 lalu.
Alhasil, tak ada satupun di kabinet Jokowi yang punya jabatan penting di partai politik hingga kini. Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai tak masalah Airlangga rangkap jabatan menteri dan ketum partai politik. [Red]
COMMENTS