Ak8media.com - P riit! Peluit ditiupkan tanda terjadinya pelanggaran. Kartu kuning pun segera dicabut dan diacungkan kepada sang pela...
Ak8media.com - Priit! Peluit ditiupkan tanda
terjadinya pelanggaran. Kartu kuning pun segera dicabut dan diacungkan
kepada sang pelaku. “Pelanggaran” ternyata dilakukan oleh Presiden
Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). Pengadil lapangan di arena tersebut
adalah Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI, Zaadit Taqwa. Zaadit
memberikan kartu kuning sebagai bentuk protes dan wujud kekecewaannya
pada Sang Presiden.
Seketika jagad media sosial dibuat gempar. Beberapa pihak memuji aksi
heroik sang mahasiswa. Aksi tersebut dianggap sebagai cara unik dalam
melancarkan kritik. Meski begitu, ada pula yang mengecam langkah
mahasiswa tersebut.
Beberapa orang mengkritik karena menganggap cara yang dilakukan
Zaadit tidak sopan dilakukan kepada orang nomor satu Indonesia. Beberapa
yang lain bahkan ada menyerang dirinya secara pribadi. Namun ada satu
hal yang paling menarik. Ketua BEM UI ini juga dikaitkan dengan salah
satu partai oposisi: PKS.
Bagi kalangan aktivis kampus UI, fenomena tersebut sudah bukan
rahasia lagi. Afiliasi PKS dengan BEM bahkan disebut-sebut tidak hanya
terjadi di UI semata. Banyak kampus negeri lainnya yang disebut-sebut
memang mesra dengan partai berlogo padi dan bulan sabit tersebut. Bila
faktanya demikian, mengapa Jokowi “rela” pergi ke “kandang” PKS yang
jelas-jelas berseberangan dengan Pemerintah?
Membangun Kampus Sebagai Kandang
Mahasiswa merupakan kelompok yang kerap dianggap potensial oleh
masyarakat. Gejolak darah muda berpadu dengan wawasan pengetahuan
membuat banyak orang berharap banyak pada kalangan kampus. Tidak
terkecuali juga dari partai politik.
Dalam buku Islamising Indonesia karya Yon Machmudi, di tahun
1970 hingga 1980-an, gerakan-gerakan Islam bawah tanah tumbuh subur di
kampus-kampus ternama di negeri ini. Mahasiswa rupanya cukup tertarik
dengan gerakan-gerakan semacam ini. Salah satu gerakan yang cukup
ternama adalah Jamaah Tarbiyah.
Jamaah Tarbiyah ini kemudian menjadi salah satu gerakan yang
tergolong sukses. Dibanding gerakan Islam lainnya yang cenderung
konfrontatif, Tarbiyah justru mengambil langkah berbeda.
Tarbiyah menyadari bahwa perubahan tidak dapat dilakukan secara
revolusioner. Mereka cenderung mengambil jalan evolusi yang bertahap
melalui lingkaran pengajian (halaqah/liqa). Dari halaqah inilah Tarbiyah berhasil merebut hati sejumlah mahasiswa.
Masjid-masjid kampus menjadi kunci dari gerakan ini dalam menarik
perhatian mahasiswa. Apalagi pada mahasiswa yang memiliki minat tinggi
dalam mendapatkan asupan rohani. Kegiatan halaqah ini mampu
memenuhi dahaga tersebut. Menurut Burhanuddin Muhtadi dalam Dilema PKS,
kebutuhan mahasiswa akan masjid membuatnya tidak terbatas sebagai
fasilitas keagamaan saja, tetapi juga sarana tumbuhnya aksi kolektif.
Tumbuhnya Tarbiyah di kampus-kampus, amat terbantu oleh larangan
masuknya aktivitas politik di perguruan tinggi. Menteri Pendidikan Daoed
Joesoef di Era Orde Baru memberlakukan Normalisasi Kehidupan Kampus dan
Badan Koordinasi Mahasiswa (NKK/BKK) untuk mendepolitisasi perguruan
tinggi.
Gerakan Tarbiyah berhasil memanfaatkan ruang kosong di lingkungan
mahasiswa yang diciptakan Orde Baru. Gerakan ini lolos dari larangan
aktivitas politik dan agama yang sebelumnya diwajibkan mendapat
persetujuan dari kampus terlebih dahulu.
Dalam aktivitasnya, Tarbiyah memang bukan termasuk gerakan politik.
Mereka juga tidak dipandang sebagai gerakan agama. Tarbiyah cenderung
melakukan gerakan secara sembunyi-sembunyi melalui ikatan antarindividu
yang kuat. Mereka juga tidak terlibat dalam protes besar pada pemerintah
seperti gerakan Islam lainnya. Kondisi ini menguntungkan, sehingga
mereka dapat terus tumbuh dan menyebar di kalangan mahasiswa.
Di penghujung Orde Baru, Tarbiyah membuat keputusan yang berani.
Merespons reformasi dan terbukanya keran politik, mereka akhirnya
memutuskan untuk bertransformasi menjadi partai politik. Mereka
mendeklarasikan diri sebagai Partai Keadilan (PK) sebelum akhirnya
menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Menurut
Muhtadi, menjelang didirikannya PK, semua kader Tarbiyah
bertanggungjawab melakukan pelatihan dan rekrutmen partai. Di masa itu
pula, semua kader Tarbiyah otomatis menjadi kader PK. Ada ungkapan al-harakah hiya al-hizb wa alhizb huwa al-harakah atau gerakan adalah partai dan partai adalah gerakan.
Meski bertransformasi menjadi parpol, jaringan dan jamaah mereka di
kampus nyatanya tidak ditinggalkan. Alih-alih berkurang, gerakan ini
justru kian kuat mengakar di berbagai kampus kenamaan negeri ini.
Ada organ-organ formal kemahasiswaan yang kerap menjadi sarang bagi
gerakan mereka. Salah satunya, Lembaga Dakwah Kampus (LDK) yaitu lembaga
yang diakui dan didanai rektorat. Jejaring mereka yang kuat di masjid,
membuat LDK dapat dengan mudah direbut. Melalui LDK inilah, mereka
merekrut anggota-anggota baru.
Saat ini, mereka memang tidak menggunakan nama PKS untuk menancapkan
kukunya. Cukup hanya memanfaatkan jejaring Tarbiyah yang telah ada saja.
Keberadaan gerakan ini tentu sangat membantu, terutama karena adanya
aturan yang melarang parpol berkegiatan di dalam kampus. Melalui
Tarbiyah, kampus seperti UI menjadi kokoh sebagai “kandang berkembang
biak” bagi PKS.
Mesranya BEM dan PKS
Keterkaitan aktivis mahasiswa dalam BEM dengan PKS dapat terlihat
melalui beberapa tanda. Meski jarang yang menyatakan terbuka, rasanya
publik sulit untuk tidak menilai PKS dan BEM memiliki kedekatan khusus.
Di lingkungan aktivis mahasiswa, sudah jamak bahwa kader Tarbiyah di
dalam kampus akan dimajukan untuk merebut kursi Ketua atau Presiden BEM.
Jejaring yang sudah mapan membuat kader mereka dapat melenggang dengan
mudah menjadi orang nomor satu di organisasi kemahasiswaan. Inilah
sebabnya di kampus-kampus seperti UI, Unpad, atau IPB, Ketua BEM-nya
kerap dicap kader PKS.
Di UI misalnya, terlihat pola bahwa ada beberapa aktivis kampus yang
akhirnya menjadi politisi partai yang kini dinakhodai Sohibul Iman
tersebut. Tidak tanggung-tanggung, beberapa Ketua BEM perguruan tinggi
ternama ini memilih PKS sebagai kapal mereka dalam mengarungi lautan
politik.
Ada beberapa nama Ketua BEM UI yang akhirnya berlabuh di partai
tersebut. Zulkieflimansyah adalah salah satu nama kader PKS yang pernah
menjadi Ketua BEM UI. Ada pula nama Rama Pratama yang sempat menjadi
anggota DPR dari PKS. Terdapat pula nama Selamat Nurdin yang pernah
menjadi Ketua DPW PKS DKI Jakarta.
Dalam kasus Zaadit, ia mengaku bukan merupakan kader PKS. Meski
begitu, ia mengakui kalau dirinya rajin mengikuti pengajian atau liqa. Sebagaimana disebut sebelumnya, liqa di kampus-kampus adalah metode rekrutmen dari gerakan Tarbiyah.
Berdasarkan pola rekrutmen ini, rasanya publik sulit percaya bahwa
Zaadit tidak terkait dengan PKS. Jika memang rajin hadir mengikuti liqa,
maka tentu ia akan terwarnai oleh gerakan Tarbiyah yang terafiliasi
dengan PKS. Apalagi ada ungkapan gerakan adalah partai dan partai adalah
gerakan yang digunakan oleh Tarbiyah dan PKS. Jika sudah terekrut dalam
lingkaran Tarbiyah, maka otomatis terekrut pula –atau setidaknya
terideologisasi- oleh PKS.
Jika ditarik ke fenomena nasional, afiliasi PKS bisa saja tidak
terbatas dengan BEM UI semata. Kuat dugaan bahwa PKS juga dekat dengan
BEM Seluruh Indonesia (BEM SI). Jejaring Tarbiyah disinyalir telah kuat
menyebar di berbagai kampus.
Jejaring PKS di BEM SI disinyalir tumbuh melalui peran Kesatuan Aksi
Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Menurut Muhtadi, KAMMI adalah tanda
gerakan Tarbiyah memperluas jejaring di seluruh Indonesia. Di beberapa
kampus, Ketua BEM-nya memang terafiliasi dengan KAMMI. Mereka kerap
menghimpun diri dalam bendera BEM SI di tingkat nasional.
Salah
satu fenomena menarik adalah aksi BEM SI yang pernah melakukan aksi di
depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aksi ini mereka lakukan
di waktu yang berdekatan dengan saat Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq
diciduk oleh KPK pada tahun 2013.
Dalam aksinya tersebut, BEM SI mengritik KPK yang lambat mengungkap
skandal korupsi Century. Di dunia aktivisme, mengritik apalagi sampai
melakukan aksi terhadap KPK amat jarang dilakukan. Para aktivis justru
lebih sering memberikan dukungan pada lembaga anti-rasuah tersebut.
Secara kebetulan, beberapa hari sebelum aksi BEM SI tersebut, PKS
juga melakukan kritik terhadap KPK. PKS menyebut bahwa KPK terlalu
terburu-buru menetapkan Luthfi sebagai tersangka. Di saat bersamaan, PKS
juga menilai KPK terlalu lambat dalam mengungkap skandal Century.
Kritik PKS dan BEM SI terhadap KPK tergolong amat mirip dan nyaris
identik. Kedekatan waktu dan substansi kritik membuat publik menilai
bahwa BEM SI memang terkait dengan PKS.
Jokowi Terlambat
Jika dilihat, belakangan Jokowi tengah gencar pergi ke berbagai
perguruan tinggi ternama. Orang nomor satu negeri ini tersebut cukup
rajin menghadiri acara dies natalis di berbagai kampus.
Beberapa kalangan memaknai bahwa langkah Jokowi ini menyimpan simbol
tersendiri. Kampus-kampus yang ia kunjungi seperti UI, Unpad, dan IPB
dikenal sebagai kandang PKS atau Tarbiyah. Bisa diartikan, kunjungan
Jokowi ini merupakan langkahnya dalam upaya menarik simpati dari kandang
PKS.
Jika memang itu yang dilakukan Jokowi, maka Jokowi dan partai-partai
di sekelilingnya tergolong terlambat. Kampus-kampus sudah terlanjur
menjadi “kandang” bagi partai pemilik 40 kursi DPR tersebut.
Jokowi dan partai-partai lain nampak masih enggan atau kesulitan
masuk ke kampus. Ada beberapa faktor yang memicu hal ini. Salah satunya
adalah SK Dirjen Dikti tahun 2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra
Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus.
Apabila Jokowi atau kelompok mana pun ingin merebut simpati dari
kampus-kampus yang telah menjadi kandang PKS, maka tidak cukup hanya
dengan berkunjung secara seremonial saja. Larangan aktivitas politik di
dalam kampus perlu diatur ulang atau bahkan dicabut.
Mengatur ulang aktivitas politik di dalam kampus, dapat bermanfaat
agar ada tandingan bagi PKS di internal kampus. Gerakan lain bisa mulai
membangun jejaring di dalam kampus dan menjadi kompetitor bagi PKS. PKS
melalui gerakan Tarbiyah-nya sudah terlalu lama mengambil untung dari
depolitisasi kampus tersebut.
Bila berkaca pada kebijakan kampus di luar negeri, rekrutmen anggota
partai politik di universitas merupakan hal yang biasa. Jokowi bisa saja
meniru langkah ini. Mengatur ulang peraturan aktivitas politik di
kampus dapat membantu Jokowi atau parpol manapun untuk merebut hati para
aktivis kampus dan menghindari kartu kuning lainnya. (red)
COMMENTS