Ak8media.com - Presiden Jokowi mengalami sedikit permasalahan terkait jajaran kabinet yang dinilai tidak patuh terhadapnya. Isu terseb...
Ak8media.com - Presiden Jokowi mengalami sedikit permasalahan terkait jajaran kabinet
yang dinilai tidak patuh terhadapnya. Isu tersebut didapatkan oleh tim dari beberapa narasumber terpercaya yang menyatakan bahwa terdapat
setidaknya 15 menteri yang dianggap tidak patuh terhadap Jokowi.
Tindakan tersebut dinilai mengancam kinerja pemerintahan, terutama untuk
mewujudkan visi dan misi Jokowi.
Setidaknya terdapat dua variabel untuk menjelaskan fenomena tersebut.
Pertama adalah soal kinerja para Menteri yang dianggap kurang optimal.
Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat
dicapai oleh seorang atau entitas tertentu dalam melaksanakan tugas
sesuai dengan tanggung jawab. Indikasi tersebut memungkinkan Jokowi
untuk menganggap seorang menteri tidak patuh.
Faktor kedua adalah terkait bargaining position atau daya
tawar posisi menteri dalam kabinet. Ada indikasi yang memungkinkan
seorang menteri untuk tidak menuruti perintah Presiden dikarenakan
posisinya yang setara secara politik – atau mungkin punya ‘sumber daya
politik’ dan dukungan dari elit berkuasa. Posisi tersebut ditentukan
oleh banyak hal, misalnya bisa saja ada seseorang di belakangnya yang
lebih kuat dibandingkan Presiden, atau kapasitas politik yang
bersangkutan.
Beberapa faktor tersebut memungkinkan terjadinya fenomena tidak
patuhnya menteri kepada Jokowi saat ini. Hal ini memang sangat membebani
pemerintahan Jokowi yang akan berakhir pada 2019. Apalagi Jokowi sangat
mungkin maju lagi untuk periode kedua dan tentu saja hal ini
membutuhkan optimalisasi kinerja dari jajaran kabinetnya.
Jokowi mungkin saja sedang merencanakan strategi dalam menghadapi
gejolak politik yang bisa berdampak besar di 2019. Lalu, apakah memang
pilihan Jokowi untuk reshuffle kabinet masih belum ada? Siapa saja menteri yang tidak patuh pada Jokowi tersebut?
Kinerja Buruk Para Menteri
Kinerja menteri yang tidak efektif dan efisien boleh jadi menjadi
alasan Jokowi menyebut para menterinya tidak patuh. Jika demikian, maka
tingkat kepatuhan itu diukur dari seberapa jauh instruksi presiden
dijalankan oleh para menterinya.
“Pembangkangan” bisa saja terjadi akibat ketidakmampuan sang menteri
dalam mengondisikan instruksi Jokowi menjadi suatu kebijakan strategis.
Hal itu bisa saja terjadi akibat sumber daya manusia yang tidak cakap
dalam memetakan permasalahan dan solusi serta target-target yang tidak
terpenuhi.
Setidaknya ada beberapa menteri yang pinterpolitik.com
indikasikan tidak patuh terhadap Jokowi. Hal tersebut dapat dilihat dari
perkembangan kementeriannya selama ini serta teguran Jokowi terhadap
menteri tersebut.
Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita merupakan salah satu
di antaranya. Ketidakpuasan Jokowi terhadap menteri bisa dilihat dari
komentar sang presiden terkait nilai ekspor Indonesia yang tidak
mengalami kenaikan signifikan. Selain itu, ada juga kebijakan terkait
impor beras 500 ribu ton, padahal sedang ada panen beras di dalam negeri
yang dinyatakan mencukupi untuk kebutuhan masyarkat. Kebijakan ini juga
tentu bertolak belakang dengan target swasembada Jokowi.
Berikutnya adalah Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi,
yang disorot terkait kasus pejabat Eselon I Kemenhub yang ditangkap KPK.
Persoalan tersebut terkait dengan proyek Pelabuhan Tanjung Mas dan
mengindikasikan lemahnya kontrol pimpinan terhadap bawahan.
Lain
lagi dengan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri yang dinilai
bermasalah terkait anggaran pemulangan TKI senilai Rp 3 miliar, di mana
Rp 2,5 miliar di antaranya justru dipakai untuk rapat-rapat dan
pertemuan. Jokowi menyebut hal tersebut sangat tidak masuk akal.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes
PDTT) Eko Putro Sandjojo juga tidak luput dari sorotan, terutama terkait
kasus pejabat Eselon I yang ditangkap KPK. Kasus suap terhadap pejabat
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini disebut berkaitan dengan pemberian
opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk kementerian tersebut.
Hal yang sama juga berlaku untuk Menteri Pertahanan (Menhan),
Ryamizard Ryacudu. Menhan sebelumnya telah berseteru dengan Jenderal
Gatot Nurmantyo saat masih menjabat sebagai Panglima TNI terkait isu
pembelian senjata ilegal. Selain itu, polemik yang berkaitan dengan
Menhan juga terkait kerugian negara dalam pembelian helikopter AW 101
yang disetujui oleh Kemenhan.
Menteri Pariwisata (Menpar) Arif Yahya tidak ketinggalan. Ia dinilai
gagal meningkatkan jumlah turis asing ke Indonesia. Hal yang sama juga
terjadi pada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional (BPN) Sofyan Djalil yang dinilai belum mampu memenuhi target
pembagian sertifikasi lahan kepada masyarakat. Dari target 5 juta lahan,
pemerintah hanya mampu melakukan sertifikasi terhadap 4,2 juta lahan
atau 84% dari target.
Hal yang sama juga terjadi pada Menteri Kehutanan dan Lingkungan
Hidup Siti Nurbaya yang disebut Jokowi menghambur-hamburkan anggaran
kementeriannya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius
Jonan juga tidak ketinggalan dari kritik karena dianggap mempersulit
investor melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh
kementeriannya.
Jika dinilai dari kinerjanya, maka menteri-menteri tersebut memang
boleh jadi yang membuat Jokowi mengeluarkan pernyataan terkait tingkat
“kepatuhan” itu. Pencapaian yang tidak memenuhi target atau perseteruan
dengan pejabat lain boleh jadi menjadi indikator tingkat kepatuhan.
Sosok di Belakang Menteri
Selain karena kinerja, nyatanya bargaining position atau
posisi tawar para menteri juga mempengaruhi tingkat kepatuhan. Ada
indikasi, beberapa menteri menunjukkan “pembangkangan” sebagai akibat
dari posisi politik yang dimiliki oleh yang bersangkutan dianggap setara
dengan sang presiden. Posisi politik ini juga dinilai berdasarkan
berbagai elemen, mulai dari partai, oligark politik di belakangnya, dan
lain-lain.
Hal ini sangat mungkin terjadi di Indonesia mengingat banyaknya
kepentingan yang beririsan dalam pemerintahan Jokowi. Ada banyak patron
politik dengan kepentingannya masing-masing dalam kabinet Jokowi,
sehingga menteri tertentu merasa jabatannya tidak akan diusik karena ia
mewakili kepentingan patronnya tersebut. Salah satu faktanya bisa
dilihat dari menteri yang berasal dari kader PDIP yang “terlihat” lebih
patuh kepada Megawati Soekarnoputri ketimbang pada Jokowi.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko
PMK) Puan Maharani misalnya, merupakan salah satu menteri yang secara
politik “setara” dengan Jokowi. Puan merupakan salah satu sosok yang
disebut-sebut pernah bertengkar dengan Jokowi sebelum Pilpres 2014 lalu
terkait dampak pencalonan Jokowi terhadap elektabilitas PDIP.
Kepatuhan Puan terhadap Jokowi juga boleh jadi berkurang apalagi
setelah diperbolehkannya Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto
merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Golkar – hal yang tidak diijinkan
terjadi pada Puan Maharani.
Hal serupa juga terjadi pada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo
Kumolo, misalnya terkait polemik keputusan pelantikan Djarot Saiful
Hidayat sebagai gubernur menggantikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
tanpa menunggu penerbitan Keputusan Presiden (Keppres), juga terkait
pengangkatan Plt Gubernur dari jajaran Polri.
Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dari PDIP juga
tidak ketinggalan karena pernah disebut ‘merusak’ elektabilitas Jokowi
dengan berbagai kontroversinya, termasuk terkait dugaan keterlibatan
dalam kasus korupsi e-KTP.
Ketiga menteri ini memang menjadi perpanjangan tangan Megawati di
dalam pemerintahan Jokowi. Sementara sosok lain dari PDIP seperti
Pramono Anung yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) terlihat
lebih dekat ke Jokowi dan oleh beberapa sumber dianggap lebih
mengakomodir kepentingan sang presiden ketimbang partainya.
Jokowi dan Kabinetnya
Kinerja yang kurang optimal dan bargaining position yang
dimiliki oleh beberapa menteri memang wajar terjadi. Hal tersebut
menjelaskan bahwa kepemimpinan Jokowi tidak lepas dari berbagai pengaruh
patron politik di dalam pemerintahannya sendiri. Justru hal tersebut
menjadi tantangan bagi Jokowi untuk menunjukkan pengaruhnya terhadap
orang-orang di lingkaran dalamnya. Loyalitas memang sering sulit
diwujudkan dalam politik – karena tidak ada kawan dan lawan yang abadi –
namun kepentingan bisa menyatukannya.
Banyaknya patron politik yang berada di lingkungan pemerintahan
memunculkan banyak kepentingan yang ada di kabinet Jokowi, sehingga
optimalisasi kinerja setiap menteri seringkali terganggu kepentingan
patron atau pun partai. Beberapa menteri lebih banyak mengikuti
instruksi-instruksi petinggi partai yang pada titik tertentu memiliki
kekuatan yang sama dengan Jokowi – presiden terlemah setelah Gus Dur
yang tidak punya partai politik dan rekam jejak militer.
Oleh karena itu, sudah saatnya bagi Jokowi untuk mencari solusi atas
hal tersebut. Jajaran kabinet yang sudah mulai tidak satu suara akan
memberatkan pemerintahannya, terutama jika publik sudah mulai memberikan
perhatiannya. Jokowi perlu meningkatkan kinerja kabinet untuk
meyakinkan masyarakat atas kepemimpinannya serta demi memudahkan jalan
agar dapat melawan pesaing-pesaing politiknya di 2019 nanti.
Jangan sampai hal ini menjadi titik balik bagi Jokowi karena tidak
bisa menjaga stabilitas kabinet. Apakah itu berarti pilihan untuk
melakukan reshuffle kabinet harus diambil? Bagaimana bila reshuffle tidak bisa menyingkirkan semua hambatan Jokowi?
Merangkul semua pihak memang menjadi hal yang tidak mungkin di dalam
politik. Namun, kepemimpinan adalah bagian lain dari “seni”. Maka,
seberapa hebat Jokowi mengolah pemerintahannya tentu akan menentukan
seberapa “indah” karya seni yang akan dihasilkannya. (red)
COMMENTS